Pemekaran Banyumas Menguat

Wacana Kab Banyumas yang ingin melepaskan diri dari Jateng kurang mendapat respons dari banyak kalangan. Justru wacana yang kini menguat adalah Banyumas dipecah menjadi dua daerah otonom, yakni Kab Banyumas dan Kota Purwokerto.


Usulan pemekaran Banyumas itu sebenarnya sudah bergulir sampai ke pemerintah pusat. Wacana tersebut pada 2005 lalu sudah menjadi diskusi serius kalangan DPR,terutama Komisi III yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan.

Sekretaris Komite Pembentukan Banyumas Menjadi Dua Daerah Otonom (KPB Duado) Dodot Widodo mengatakan,dalam konteks pemekaran, yang realistis dilakukan adalah pemekaran Banyumas menjadi dua daerah otonom dibandingkan Banyumas menjadi provinsi baru.

”Pemekaran Banyumas sudah masuk dalam daftar dari 39 kabupaten/kota se-Indonesia yang mengusulkan. Namun setelah keluarnya SE (Surat Edaran) Mendagari akhir 2006 kembali surut. Sebab, Mendagri mengisaratkan untuk sementara usulan pemekaran tidak direspons atau dihentikan karena alasan pembiayaan,’’ katanya, kemarin.

Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu menambahkan, usulan pemekaran Banyumas bukan lagi sekadar wacana. Hal tersebut sudah menjadi keputusan politik di DPRD Banyumas.DPRD masa kepemimpinan dr Tri Waluyo Basuki pada Desember 2003 juga sudah membuat surat keputusan.

‘’Keputusan politik itu diminta diteruskan oleh bupati untuk diusulkan ke pemerintah pusat lewat gubernur. Namun prosesnya sejauh ini kami tidak tahu,’’ ujarnya. Dia mengakui, usulan tersebut terkesan mandek karena Gubernur Jateng Mardiyanto waktu itu juga mengisyaratkan, dengan munculnya SE Mendagri maupun pertimbangan dampak sosial politik yang muncul, kurang merespons.

”Gubernur mengisyaratkan di Jateng 35 kabupaten/ kota tetap utuh atau tidak dimekarkan dulu,’’ ungkapnya. Menurut dia, secara politik respons DPRD (2004–2009) memang memberi sinyal mendukung masalah tersebut. Ketua DPRD Suherman, kata dia, waktu itu mengisyaratkan bahwa rehabilitasi Pendapa Duplikat Sipanji di Kec Banyumas merupakan bagian dari respons jangka panjang terhadap usulan itu.

Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Banyumas Mussadad Bikiri Nur menilai pemekaran Banyumas lebih diprioritaskan daripada menggulirkan pemekaran menjadi provinsi. Pasalnya, usulan tersebut (pemekaran Banyumas) pernah direspons kalangan DPRD, Pemkab, dan masyarakat maupun akademisi.

Pernyataan Wakil Bupati Banyumas Imam Durori, saat dialog dengan DPD Jateng,Senin lalu,tentang perlunya pembentukan Provinsi Banyumas menurut Mussadad baru wacana yang dimunculkan oleh pribadi. Kalau pemekaran Banyumas sudah bergulir di semua kalangan. (Sin/ridwan/pab)


Sumber :
http://web.pab-indonesia.com/content/view/176/9/
4 Agustus 2007